Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu Legislatif 9 April lalu, dipertanyakan sejumlah anggota Komisi II DPR. Mereka bahkan meminta jadwal pemilu presiden diundur, jika KPU belum siap.
Desakan ini disampaikan dalam rapat evaluasi KPU oleh Komisi II DPR, yang sekaligus dihadiri pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/5/2009) malam.
Jaminan validasi daftar pemilih tetap (DPT), merupakan salah satu indikator yang menjadi sorotan DPR dalam rapat ini. Perhitungan cepat KPU juga dianggap kurang kredibel, sehingga patut dipertimbangkan untuk kembali diterapkan pada Pilpres mendatang atau menggantinya dengan sistem baru.
''Kami juga bingung apakah penghitungan elektronik akan kembali dipakai untuk pilpres nanti atau tidak?" ujar Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari menanggapi pertanyaan anggota DPR.
Hafiz pun mengeluhkan berbagai kecurangan berupa ancaman oleh pihak-pihak tertentu. "Ada tekanan-tekanan dari pihak tertentu. Orang yang ingin jujur malah mendapat ancaman jiwanya. Ada anggota KPUD yang jiwanya terancam dan terus mendapat teror," jelasnya.
Karena itu dia meminta agar parpol-parpol tidak menggoda, merayu, mengancam, bahkan meneror untuk mengubah angka-angka dalam perhitungan suara di setiap daerah. (ded)
okezone
Comments :
Post a Comment